MERAWAT NILAI- NILAI KE-INDONESIAAN (PRESPEKTIF GUBERNUR NTB, DR. TGH. M. ZAINUL MAJDI)

Kamis, 07 September 2017 - 08:02:27 WIB
Oleh: Admin Humas NTB
Dibaca 146 kali
 | Kategori: Opini

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya-UI, saat ini sedang melakukan penelitian dan menemui 4 tokoh nasional untuk wawancara langsung terkait pandangan masing-masing tokoh tentang: Merawat nilai-nilai ke-Indonesiaan. Kempat tokoh nasional itu adalah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau TGB, Kemudian Ketua PP Muhamadiyah, Dr. H. Haedar Natsir, Ketua PB-NU, KH. Said Agil Siraj dan Walikota Surakarta.

Wawancara dengan Gubernur NTB dilaksanakan Selasa, 16/5-2017 di Ruang Kerja Gubernur NTB di Mataram, oleh Tim Pengadian Masyarakat FIB-UI dipimpinan Dr. Abdul Muta’ali, Apipudin, Juhdi Syarif, Aselih Asmawi. Pandangan para tokoh itu akan dituangkan kedalam suatu buku  yang akan diterbitkan untuk menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dan merawat warisan  nilai-nilai ke-indonesian itu dengan dengan baik.

Wawancara berlangsung akrab, diawali dengan prolog dari Dr. Muta’ali bahwa Republik Indonesia mengakui 6 agama resmi, yang artinya Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan sekuler. Namun bukan pula bangsa yang menjadikan agama tertentu sebagai ideologi, hukum dan sistem politik pemerintahan. Tim menanyakan pandangan gubernur terkait hal itu.

TGB berpandangan bahwa keberagaman nusantara adalah blessing atau karunia dari Tuhan Yang Esa, Allah SWT.  Satu karunia dari Allah SWT yang meyebabkan kita terhindar dari banyak hal yang tidak baik dibandingkan negara-negara yang baru lahir. TGB meyakini betul bahwa manusia bergerak dan berfikir serta dapat mengarahkan fikirannya itu karena ilham dari Allah SWT. Ini merupakan sebuah keberkahan yang harus kita syukuri dan harus kita rawat saat sekarang ini. Karena merupakan karunia, maka  harus disyukuri dan dirawat bersama.

Itulah hal yang mendasar bagi pendiri bangsa dalam membangun konsep yang berketuhanan tanpa referensi kepada agama-agama tertentu. Saya pikir ini adalah semangat mengaktualkan konsensus. Itulah yang terbaik. Bahwa islam atau seorang muslim juga diajarkan dalam sejarah Rasulullah SAW dalam proses membangun suatu entitas bernegara yang dilakukan di awal-awal adalah mencari konsensus. Konsensus itu penting, siapapun minoritas atau mayoritas harus bersama punya semangat.

TGB menegaskan bahwa secara sosiologis, sejak awal para pendiri negara dalam membangun entitas bernegara sangat mengakui dan mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Meski tidak mengambil salah satu agama sebagai ideologi negara, akan tetapi nilai-nilai diwujudkan dalam bentuk konsensus dalam bernegara dan bermasyarakat, yaitu negara yang ber-Ketuhanan  yang Maha Esa yang diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Jadi menurut TGB para founding father sejak awal telah memiliki konsensus yang kuat, dengan mengutamakan kedewasaan dan semangat yang nyata untuk mencari titik temu dari keberagaman nusantara ini.

Jadi, para pendiri negara sejak awal telah ingin menjadikan keberagaman itu sebagai  Kearifan Indonesia. Bahkan sebelum Islam menjadi mayoritas dipeluk penduduk nusantara, hidup berketuhanan telah melekat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Jadi, nusantara ini telah memiliki spiritualitas yang kuat.

TGB menegaskan, kalau bicara spiritualitas, itu artinya  merangkum nilai-nilai ketuhanan dari semua agama yang ada. Pandangannya mengenai “Titik Temu Ketuhanan” dan bukan kesekuleran, TGB menjelaskan bahwa entitas negara selalu terkait dengan infrastruktur dan suprastruktur. Jika Infrastruktur terkait dengan instrument struktural yang diperlukan dalam bernegara, mulai dari Pancasila, UUD, UU dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan serta Kemasyarakatan.

Maka infrastruktur itu harus ditunjang oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini  sebgai kekuatan atau spirit dalam bernegara. Kesemuanya itu atau spirit dari semua itu adalah  nilai-nilai Ketuhanan. Saya pikir, semua agama memiliki sumbu Ketuhanan yang sama, ujarnya. Disinilah titik temu nilai ketuhanan itu. Sedangkan sekularitas, tidak cocok dan bahkan bertentangan dengan jiwa masyarakat karena bukan merupakan spiritualitas nusantara. Dalam sejarahnya, sekularitas identik dengan  konflik antara gereja dengan kaum sekuler.

TGB berpandangan bahwa politik kebangsaan Indonesia, tersirat dan tersurat pada Pancasila dan UUD Negara RI. Jadi, khazanah tertulis bangsa yang paling tinggi, telah secara tegas dinyatakan di dalam landasan politik kebangsaan kita, Pancasila, yaitu nilai-nilai tertinggi dari agama. Menurutnya, agama harus tetap mewarnai dan menjiwai politik kebangsaan kita. Jadi TGB berpandangan bahwa nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari semua aktivitas masyarakat, termasuk dibidang politik. Bahkan nilai-nilai agama itu harus menjadi landasan dan menjiwai perilaku dalam aktivitas politik.

Infrastruktur negara, terdiri dari;  Pancasila,  UUD 45,  UU dan NKRI kemudian ada Bhineka Tunggal Ika. Tetapi sebenarnya ditopang oleh suprastruktur yang ada nilai di bawah yang menjaga ini semua supaya tetap operasional. Menurut gubernur keempat nilai ini ditopang oleh ketuhanan, yaitu spritualitas kita. Sehingga kalau kita bicara pancasila tetapi pondasi ketuhanan atau spritualitas itu tidak ada, ini sesuatu yang sulit juga. Misalnya secara sederhana mau menjelaskan tentang pancasila kepada pondok pesantren, tentu tidak bisa serta merta mengatakan bahwa ini pancasila, pegang kemudian lima prinsip ini diimani dan laksanakan. Tapi harus ada substansi pondasi utama yang lebih substansial, yang lebih utama adalah ketuhanan itu.

Sekularitas pada sisi lain untuk Indonesia menurut Gubernur itu kontraproduktif karena dalam bentuk apapun, sekularisme itu cenderung menganggap agama dan segala hal yang terkait lebih rendah dari pada narasi akal budi manusia, sehingga hal seperti itu tidak akan bisa membumi di nusantara ini. Kalau ditinjau dari sejarah sekularisme, maka juga tidak punya alasan untuk mengadopsinya karena identik dengan konflik antara gereja dengan kelompok orang-orang yang berilmu pengetahuan.

Di Indonesia konflik seperti itu tidak pernah terjadi Insyaallah, semoga tidak akan terjadi, dan menurut Gubernur NTB sekularisme itu sulit untuk hidup atau langgeng di Indonesia.

Kalau bicara ide politik di Indonesia, semua rumusannya dari pancasila, lalu kalau mau memisahkan bagian politik dengan agama, lalu bagaimana memaknai sila pertama pancasila, bagaimana memaknai berkat rahmat Allah dalam proklamasi di dalam pembukaan UUD. Artinya di dalam warisan bangsa yang paling tertinggi disitu jelas tertulis nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang diambil dari agama, bahkan diletakkan di nomor satu. Jadi riil politiknya lebih tidak mungkin memisahkan agama dengan politik. Misalnya republik ini punya masalah di dalam membangun karakter bangsa, jadi tidak bisa membangun karakter jika memisahkannya dari agama.

Salah satu sumber utama dalam membangun karakter yang baik adalah agama. Jadi, negara atau politik dan agama di semua tataran itu tidak bisa dipisahkan dari satu dengan lainnya. Berupaya memisahkannya, hanya akan membuat terjadinya debat yang tidak perlu dan malah akan disepelekan sebagai bangsa. Kalau agama dibuang dari kosakata politik atau bangsa, lalu mau menggantinya dengan apa? Karena tidak mungkin suatu yang esensial atau fundamental, katakanlah ada wadah yang ada air di dalamnya, yang mana agama sebagai air dan wadah diumpamakan sebagai politik, air atau agama yang di dalamnya terkandung konsep, gagasan, nilai kemanusiaan dan seterusnya. Selanjutnya kalau dibuang airnya, lalu air yang di buang itu diisi dengan apa? atheism? Jadi menurut TGB agama harus tetap mewarnai, menjiwai politik bangsa, baik dalam arti high politic dan real politic.

Berkaitan dengan posisi agama islam yang bukan hanya sebagai agama mayoritas, tetapi juga majority creator kemerdekaan Indonesia, TGB berpandangan bahwa masyarakat tumbuh dalam ruang dan waktu, dan ruang itu adalah NKRI. TGB menegaskan bahwa ber-islam itu ada ruang dan waktu, jadi tidak mungkin berislam pada ruang yang hampa dan waktu yang hampa.

Ruang bagi kita di Indonesia adalah nusantara dan waktunya kapan adalah sekarang atau masa yang akan datang. Jadi kalau memaknakan seperti itu, maka Indonesia itu bagian tidak dapat dipisahkan dari keislaman. Oleh karena itu, semua ekspresi keislaman di republik ini harus berkontribusi untuk menguatkan Indonesia. Jadi tidak boleh ada ekspresi keislaman yang menggerogoti apalagi menggergaji pilar-pilar utama dalam bernegara. Poin pertama, berislam tidak bisa lepas dari ruang dan waktu, kedua menjaga Indonesia dengan mengisinya dengan hal-hal yang konstruktif, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun adalah bagian dari berbakti kepada para ulama dan pendahulunya.

Di dalam konsep islam jelas bahwa salah satu cara berbakti anak kepada orang tua tidak bisa diartikan dalam konteks biologi semata, tetapi dapat juga berarti generasi sekarang kepada generasi terdahulu atau kita kepada para pendiri bangsa. Salah satu tanda berbaktinya generasi berikut kepada generasi sebelumnya adalah menunaikan komitmen-komitmen yang telah dibuat oleh mereka dan belum bisa ditunaikan.

Kalau mereka telah membangun komitmen tentang 10 hal dan baru di tunaikan 4, jadi 6 hal selanjutnya adalah tugas kita. Jadi konstruksinya sudah jelas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sebagai akhlak kita sebagai seorang manusia. Apalagi dalam satu lingkungan atau entitas politik dalam suatu negara atau bangsa, dengan kata lain berkontribusi untuk Indonesia adalah bagian dari ibadah. Hal ini yang harus selalu kita sampaikan kepada seluruh ummat bahwa kontribusi anda kepada Indonesia adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Sebenarnya kalau kita jujur terhadap sejarah itulah yang terjadi selama ini. Dengan sedikit pengecualian karena ada beberapa isu-isu terakhir, tetapi selama ini tidak pernah ada yang mempertanyakan tentang yang mencuri teater ini.

Umat islam tetap menjadi komponen yang paling aktif di dalam merawat negeri ini, dalam situasi apapun, bahkan ketika mereka tidak memiliki penguasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi, bahkan ketika mereka berada satu posisi represi politik tertentu di suatu masa, tetapi kontribusi mereka tidak pernah surut. Kita ambil contoh sub system yang menjadi penopang pendidikan islam dalam republik ini adalah pesantren. Pesantren tidak pernah ada surutnya. Kalau kita lihat grafik secara kuantitas pesantren dari zaman ke zaman di Indonesia, bahkan pada zaman umat islam tidak mendapatkan posisi politik yang proporsional atau berada dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkanpun, tren pesantren meningkat secara kuantitatif, baik dari sisi lembaga maupun anak-anak bangsa yang belajar di situ. Apalagi jika subsistem pesantren mendapat perhatian yang cukup, kita tidak bisa membayangkan bagaimana pelipatan kontribusinya kepada republik atau negara ini.

Ketika kita bicara tentang bagaimana umat islam menjadi majority creator ada tanggung jawab pemerintah disini, yaitu untuk bisa menyiapkan lingkungan strategis yang memungkinkan umat islam melejitkan potensinya. Realnya dengan memberikan dukungan kepada pondok-pondok pesantren, dukungan yang real dan nyata mengajarkan mereka untuk membangun akses ekonomi, memfasilitasi untuk menyambungkan kepada institusi keuangan yang ada.

Pandangan TGB tentang tafsir terhadap Pancasila, menurutnya Pancasila adalah konsep  kemanusiaan yang berketuhanan. Tafsir ini berangkat dari landasan bahwa  kemanusiaan itu merupakan satu-satunya ranah atau tempat menguji rasa ketuhanan. Sedangkan, Soekarno menafsirkan pancasila ke dalam Tri Sakti, Soeharto ke dalam P4, Gusdur kedalam Prularisme dan Jokowi Revolusi Mental.

Terkait dengan aksi-aksi massa yang marak terjadi belakangan ini, seperti aksi 212, 411 dan lain-lain, TGB berpendapat bahwa aksi-aksi itu merupakan hilirisasi dari  banyak hal. Misalnya dimulai dari peristiwa di Kepulauan Seribu, karena ada ujaran dari salah seorang (Ahok) yang dirasakan menyentuh  dan melukai identitas paling dasar masyarakat.

TGB berpandangan bahwa masyarakat nusantara adalah masyarakat berketuhanan, masyarakat yang memiliki nilai-nilai spirtualitas yang tinggi. Identitas utama yang diperjuangkan dari kehidupan masyarakat yang religius adalah keadilan. Salah satu ciri masyarakat nusantara yang berketuhanan itu adalah sangat menghargai dan memandang  simbol-simbol agama itu sesuatu yang sangat penting, bahkan sakral. Jika, simbol itu diganggu akan mengakibatkan reaksi dan aksi.

Selain itu, TGB juga melihat  bahwa dewasa ini yang menjadi sorotan utama diruang publik adalah hanya selebriti dan politisi. Padahal sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain seperti ilmuwan dan tokoh masyarakat yang menginspirasi, tetapi tidak diekspos di ruang publik. Media massa seperti televisi dan media sosial cenderung hanya mengekspos  selebriti dan politisi, yang kita tahu, perilakunya  kadang-kadang kurang pas.

Untuk mengatasi hal tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan umat Islam itu sendiri?

Dalam pandangan TGB, semua pihak harus melakukan pendinginan kolektif. Semua pihak harus cooling down, dengan mengelaborasi  nilai-nilai yang menyatukan atau memperkuat. Pertama, ketegangan urat syaraf harus diturunkan, dimana seluruh aktor harus melakukan pendinginan kolektif. Kedua, harus ada pesan yang kuat dari kepala pemerintahan, yang menegaskan dan memberi pengarahan yang pasti dan tegas, agar semua pihak menghentikan saling hujat, saling fitnah dimedsos atau sikap saling merendahkan lainnya. Ketiga, upaya-upaya kultural dari semua pihak dan kita semua terus dilakukan dan dikuatkan, dalam merawat nilai-nilai ke-Indonesiaan.