Doa dan Wajah Demokrasi Kita

Rabu, 15 Februari 2017 - 08:48:35 WIB
Oleh: Admin Humas NTB
Dibaca 108 kali
 | Kategori: Opini

Indonesia saat ini sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu keributan yang diwarnai perdebatan, diskusi penuh semangat dan berbagai bentuk protes muncul ketika pemerintah melakukan tindakan yang merugikan publik lewat kebijakannya. Pro kontra pun muncul dan publik terbelah. Perdebatan terkadang berhasil menjadi kekuatan publik yang mampu menekan pemerintah sehingga kebijakan yang dirasa merugikan akan ditinjau kembali.

Perdebatan publik ini pun terjadi dalam berbagai ruang publik baik di masjid, pendopo kelurahan, bruga perumahan yang terakumulasi lewat pendapat para “ahli” di media massa dan mengalir pula di internet. Inilah wajah demokrasi kita dulu, sebuah demokrasi yang sehat.

Namun, indonesia saat ini tidak seperti itu. Ia memang tetap dipenuhi keributan, perdebatan dan diskusi penuh semangat, bahkan kita mengalami surplus perdebatan baik yang terjadi di masyarakat, media massa atau dunia maya. Hanya saja perdebatan muncul dalam kasus berbeda. Jika dulu, kebijakan pemerintah yang memicu perdebatan, saat ini justru hal-hal remeh temeh yang menjadi penyebab.

Kita bisa ambil contoh sederhana, dari mulai tindakan hormat pada upacara bendera yang berbeda di mana Jusuf Kalla tidak memberikan hormat pada bendera. Tindakan JK kemudian memicu pro kontra. Lalu ketika Jokowi mengadakan rapat di kapal perang dan diakhir dengan pose gagah di belakang rudal kapal perang. Publik pun beraksi ramai.

Kegiatan rapat dan foto inipun menjadi perbincangan selama berhari-hari dengan segala pujian dan celaan masing-masing pihak. Namun, hasil rapat sama sekali berada diluar pembahasan. Seakan kita hanya perduli dengan setting rapat dan pose gagah, namun tak menganggap penting kebijakan yang dihasilkan dari rapat itu. Padahal itulah esensi paling penting dari sebuah rapat. Dan lebih penting lagi, kita tak peduli apakah kebijakan itu sudah dilaksanakan atau belum.

Kemudian perdebatan mengenai wacana full day school, yang mendapatkan tanggapan dari semua orang. Ini aneh, karena ia masih berupa opini belaka dari menteri yang baru dilantik. Wacana inipun bahkan belum sempat dirapatkan bersama dengan pejabat kementrian pendidikan. Artinya, bentuk nyata dari program tersebut belum ada, namun masyarakat bertindak sebagai ahli nujum yang kemudian meramal bentuk dari wacana full day school. Hasilnya, perdebatan pun memanas. Perdebatan yang sesungguhnya tak perlu, karena perdebatan membutuhkan permasalahan sedangkan ini permasalahannya saja belum ada, masih berupa ide.

Berita di televisi pun dengan bersemangat mengupas berbagai bentuk penyataan presiden yang diucapkan dalam berbagai acara, baik itu pidato maupun jumpa pers dan lainnya. Seakan ucapan-ucapan itu merupakan kebenaran. Padahal sejatinya kita tahu, ucapan tak selalu berjalan beriringan dengan kebenaran dan keadaan dilapangan.tetapi, daripada melihat kondisi di lapangan, publik lebih suka membahas apa yang dikatakan.

Kemudian, seperti kita alami bersama, kehidupan berdemokrasi kita pun menjadi  penuh dengan perdebatan. Dan saat ini masyarakat pun sedang ramai membicarakan permasalahan doa anggota MPR/DPR  dalam sidang Nota Keuangan beberapa waktu lalu.

Publik pun ramai berdebat di dunia maya, seperti biasa muncul kelompok yang memuji dan mencela doa tersebut. Caci maki pun menyebar. Ini bukanlah hal biasa, karena bukankah itu hanya doa?

Doa yang Menghebohkan Publik

Makna doa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan. Artinya, doa merupakan hubungan transenden antara makhluk dengan pencipta-Nya. Doa tidak diarahkan kepada sesama manusia, karena jika itu yang terjadi, maka tidak bisa dinamakan sebagai doa.

Publik bereaksi karena melihat doa ini sebagai bentuk sindirian kepada Joko Widodo. Kelompok anti Jokowi memposting di internet dengan pujian kepada sang pendoa. Sedangkan kelompok pendukung Jokowi mencaci maki sang pendoa dan menganggap doa itu bermuatan politis. Lalu, perdebatan yang menggelikan pun di mulai. Publik lupa, bahwa itu hanyalah sekedar doa, sekelompok kata yang ditujukan pada Tuhan, bukan Jokowi. Bahkan nama Jokowi sama sekali tak disebut.

Sedangkan berbagai masalah nyata yang kita hadapi dalam kehiduan sehari-hari justru sepi dari perhatian. harga berbagai kebutuhan pokok yang terus meningkat, nilai rupiah yang begitu rendah, hutang negara yang semakin bertumpuk, merajalelanya kasus korupsi, meningkatnya angka kejahatan, pergaulan bebas yang mengerikan akibat bebasnya arus informasi baik televisi maupun internet dan berbagai hal lainnya yang memang memberikan dampak riil dalam kehidupan.

Demokrasi yang sehat seharusnya berpusat pada kondisi-kondisi riil negara. Berbagai ketidak adilan memerlukan perhatian kita semua untuk dihapuskan. Kebijakan-kebijakan pemerintah pun perlu mendapatkan perhatian utama karena berpengaruh pada kelangsungan hidup kita sehari-hari. Inilah yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Energi masyarakat/publik justru diarahkan untuk membahas bermacam hal yang tak memiliki hubungan dengan kehidupan riil masyarakat itu sendiri.

Wajah Demokrasi Kita Saat Ini

Kita memilih bentuk demokrasi langsung yang berarti pemujaan pada suara terbanyak. Suara mayoritas di daulat menjadi pemenang. Inti demokrasi terletak pada satu kata, suara. Tak ada suara, maka tak ada demokrasi. Suara merupakan bentuk pendapat yang telah menjadi keyakinan dan mendasari pilihan masyarakat. Pilihan inilah yang kemudian menjadi acuan perjalanan demokrasi. Pilihan merupakan hasil pemikiran individu-individu. Pada dasarnya, kemampuan nalar tiap individu dalam masyarakat merupakan pusat berjalannya demokrasi. Menjadi sangat berbahaya jika nalar masyarakat dalam negara demokrasi masih sangat tertutup dan kurang kritis dalam menilai. Dalam kondisi seperti ini maka demokrasi takkan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi seperti ini akan memunculkan individu-individu yang bingung dengan perkembangan negara. Tak mampu memberikan respon berbobot pada tiap masalah yang datang mendera. Lebih parah lagi ketika masyarakat tersebut tak memiliki kebiasaan untuk membaca, maka pengetahuan yang dimiliki pun akan sangat terbatas.

Data statistik UNESCO pada 2012 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Angka ini tentu sangat menyedihkan.

Hal ini ditambah dengan kemampuan untuk memilih sumber informasi yang sangat minim, sehingga berbagai informasi hoax (palsu) pun ditelan mentah-mentah dengan analisis seadanya. Maka, demokrasi pun tersandera nalar masyarakatnya sendiri.

Kondisi ini tentu harus berubah demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat, demi terciptanya pembangunan bangsa yang mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia.

Saatnya Membuka Mata dan Membebaskan Diri

Marilah kita berhenti berdebat dan mulai membaca. Kurangi waktu yang kita habiskan untuk berinteraksi di dunia maya, mulailah peduli dengan berbagai masalah yang ada di sekitar kita. Masyarakat kita sebenarnya telah penat dengan berbagai keributan yang tak kunjung berakhir. Begitu besar energi yang telah dihabiskan. Satu masalah belum selesai diperdebatkan, sudah datang masalah baru. Kita tak pernah menyelesaikan satu masalah dengan baik. Kita pun tak semakin maju dan dewasa.

Marilah kita salurkan energi dan ilmu pengetahuan untuk membahas masalah yang memang memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Kita merupakan masyarakat NTB yang sedang berusaha untuk membangun provinsi yang beragama, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Alangkah baiknya jika energi dan pikiran kita yang begitu berharga diarahkan kepada kemajuan kita bersama.

Penulis: Arief Sofyan Ardiansyah
(Pembuat Naskah Pidato Pemimpin Daerah dan Admin Website Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB)